Berita

Alumni Kursus Reguler Angkatan 25 Lemhannas Adakan FGD dan Seminar Tahun Politik 2018-2019

Alumni Kursus Reguler Angkatan (KRA) 25 Lemhannas menyelenggarakan serangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan seminar.

<p><strong>Jakarta</strong>, – Alumni Kursus Reguler Angkatan (KRA) 25 Lemhannas menaruh perhatian khusus dalam mengantisipasi kemungkinan timbulnya instabilitas Ketahanan Nasional Indonesia sehubungan dengan Tahun Politik 2018-2019.</p><p>Untuk itu, mereka menyelenggarakan serangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan seminar, demikian disampaikan Ketua KRA 25 Jenderal Pol. (Purn) Drs. Roesmanhadi, SH, MH dalam Rapat Kerja Nasional II IKAL di Jakarta, (7/7/2018).</p><p>Mantan Kapolri itu mengatakan, KRA 25/1992 melakukan monitoring terhadap dinamika perkembangan pasca Pilkada 2018 dan meningkatnya tensi politik menyongsong Pilpres – Pileg 2019 dengan menghadirkan berbagai narasumber terpilih dalam seminar.</p><p>Para narasumber itu antara lain Prof. Dr. Awang Faroek Ishak dengan topik “Berbagai Masalah Strategis yang Menjadi Tanggung Jawab Kepala Daerah untuk Merealisasikan Pembangunan Wilayah yang Bersangkutan Sekaligus sebagai Realisasi Janji Kampanye”, Prof. Dr. Andi Irman Putrasidin membahas “Menjabarkan Amanat UU tentang Pemerintah Daerah Disesuaikan Dengan Karakteristik Daerah yang Bersangkutan”.</p><p>Kemudian Prof. Dr. Ronie Rachman Nitibaskara dengan topik “Aspek-Aspek Kearifan Lokal yang Harus Menjadi Antensi Khusus Para Kepala Daerah”. Selanjutnya, Kaba Intelkam Polri dengan topik “Pendayagunaan Koordinasi, Komunikasi, Informasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS) Hubungan Antara Kepala Daerah Dengan Polri Kewilayahan dalam Rangka Pengelolaan Keamanan Wilayah”.</p><p>Kemudian Dirjen Strahan Kemhan dengan topik “Aspek Regulasi yang Mutakhir Dalam Rangka Mendukung Bantuan Kekuatan TNI Kepada Polri”. KRA 25 juga berupaya mengantisipasi perkembangan pasca Pilpres – Pilleg 2019 yang diwujudkan dalam bentuk FGD. Narasumber yang dilibatkan, antara lain Deops Kapolri dengan topik “Tata Cara dan Materi Muatan untuk Mendukung Penyusunan Rencana Tindakan Menghadapi Kemungkinan Terjadinya Instabilitas Pada Era Menjelang dan Setelah Penyelenggaraan Pilpres dan Pilleg 2019 (Renkon Pilpres – Pilleg 2019)”.</p><p>Asops Panglima TNI dengan topik “Penyiapsiagaan Komponen Kekuatan TNI untuk Mendukung Renkon Pilpres – Pilleg 2019,”. Narasumber lain adalah Dirjen Strahan Kemhan dengan topik “Persiapan Regulasi Perpu untuk Menanggulangi Kemungkinan Terjadinya Kegentingan yang Memaksa Menjelang dan Pasca Pilpres – Pilleg 2019”, kemudian Dirjen Polpum Kemendagri dengan topik “Penguatan Tugas dan Fungsi Polpum pada Aspek KISSD Menunjang Penyelenggaraan Pilpres – Pilleg 2019 Aman, Lancar dan Tertib”.</p><p>Kendati demikian Roesmanhadi menekankan, kegiatan tersebut disesuaikan dengan realitas perkembangan situasi paska Pilkada 2018 dan menjelang Pilpres – Pilleg 2019 dengan target selesainya penyusunan naskah, untuk Pilkada pada September 2018.</p><p>“Sedangkan untuk naskah Renkon target penyusunan naskah, bulan Juli 2019. Rangkuman hasil masukan dari berbagai narasumber disusun menjadi naskah komprehensif ke dalam dua jenis naskah. Dalam kesempatan Rakernas II IKAL, Jenderal (Purn) Roemanhadi juga menjabarkan dua naskah komprehensif yang dimaksudkan, antara lain, pertama, pokok-pokok pikiran penguatan tugas dan fungsi Pemda paska Pilkada serentak tahun 2018 bertumpu pada UU tentang Pemerintah Daerah tanpa mengabaikan dinamika kehidupan daerah otonom (diutamakan bagi kepala daerah yang baru pertama kali terpilih).</p><p>“Lalu yang kedua, adalah naskah Rencana Tindakan Menghadapi Kontinjensi Pilpres dan Pilleg 2019 Rencana Program kegiatan tetap bertumpu pada aspek silaturahmi untuk mempererat kekeluargaan- kebersamaan,” katanya.</p><p>Roesmanhadi menjabarkan lebih lanjut, pokok-pokok program kerja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan.</p><p>Untuk program-program kerja yang sudah dilakukan telah dipaparkanya, sedangkan untuk program kerja yang akan dilakukan, KSA 25 akan menyusun sumbangan pemikiran tentang Rencana Tindakan Menghadapi Kontinjensi Pilpres dan Pilleg 2019.</p><p>“Ini dalam rangka membangun kesiapsiagaan seluruh komponen penyelenggara keamanan dan ketahanan nasional,” katanya.</p>


Berita Terkait